# POLITIK
Pandangan Politik yang Cerdas untuk Anak Bangsa, Khususnya Generasi Z: Jangan Mudah Terprovokasi
Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Generasi Z tumbuh di era media sosial, ketika informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Di sisi lain, berita bohong, potongan video tanpa konteks, hingga propaganda juga dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, literasi politik dan kemampuan berpikir kritis menjadi bekal yang sangat penting. Politik Bukan Soal Membenci Orang Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap politik sebagai ajang untuk saling membenci. Padahal, politik pada dasarnya adalah proses mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat melalui pemerintahan dan kebijakan publik. Perbedaan pilihan tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan. Pemimpin datang dan pergi, tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Karena itu, menjaga persatuan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Jangan Mudah Percaya Informasi yang Belum Jelas Sebelum membagikan informasi politik, biasakan untuk bertanya: Apakah sumbernya jelas? Apakah berita tersebut diberitakan oleh lebih dari satu media yang kredibel? Apakah ada data atau dokumen yang mendukung? Apakah informasi tersebut hanya memancing emosi? Kemampuan memverifikasi informasi merupakan bagian penting dari literasi politik dan digital di era modern. Nilailah Kebijakan, Bukan Kultus Individu Pemimpin mana pun adalah manusia yang dapat mengambil keputusan yang baik maupun yang kurang tepat. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya menilai berdasarkan: manfaat kebijakannya; dampaknya bagi rakyat; transparansi dan akuntabilitas; kesesuaiannya dengan hukum dan konstitusi. Dengan cara ini, dukungan maupun kritik menjadi lebih objektif dan bermanfaat. Kritik Itu Penting, Fitnah Harus Dihindari Dalam demokrasi, kritik merupakan hak warga negara dan dapat membantu memperbaiki kebijakan publik. Namun, kritik yang baik harus didasarkan pada fakta, data, dan argumentasi, bukan pada fitnah, ujaran kebencian, atau informasi yang belum terbukti. Jadilah Generasi yang Mencari Solusi Indonesia membutuhkan generasi muda yang: berpikir kritis; menghargai perbedaan pendapat; aktif mencari solusi, bukan hanya menyalahkan; menjaga persatuan di tengah keberagaman. Perdebatan politik akan lebih bermanfaat jika menghasilkan ide dan solusi untuk kemajuan bangsa. Penutup : Generasi Z adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Di tangan mereka akan lahir inovasi, kebijakan, dan arah pembangunan bangsa pada dekade-dekade mendatang. Karena itu, jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Biasakan membaca dari berbagai sudut pandang, memeriksa kebenaran informasi, dan berdiskusi dengan santun. Demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh kebencian, tetapi oleh warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Pesan untuk Generasi Z: "Jangan pilih pemimpin karena viral. Jangan benci karena propaganda. Jangan percaya hanya karena ramai. Gunakan akal sehat, data, dan hati nurani. Indonesia membutuhkan generasi yang berpikir, bukan sekadar ikut-ikutan."
Sejumlah Tokoh Pengkritik Mantan Presiden Joko Widodo yang Telah Wafat: Jejak Pemikiran dan Peran Mereka dalam Demokrasi Indonesia
Jakarta – Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024), sejumlah tokoh publik dikenal lantang menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa dari mereka kini telah wafat, meninggalkan jejak pemikiran yang masih menjadi bagian dari diskusi publik. Perlu dipahami bahwa wafatnya para tokoh ini merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara sikap kritis mereka terhadap pemerintah dan meninggalnya mereka. Artikel ini bertujuan mengenang kiprah serta kontribusi mereka dalam ruang demokrasi Indonesia. 1. Rizal Ramli Rizal Ramli dikenal sebagai ekonom senior, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sekaligus tokoh yang kerap mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi, utang negara, energi, dan pembangunan infrastruktur. Meski sering berbeda pandangan dengan pemerintah, Rizal Ramli juga dikenal sebagai sosok yang aktif memberikan alternatif kebijakan berdasarkan perspektif ekonomi. Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyampaikan belasungkawa dan mengenangnya sebagai ekonom yang cerdas serta aktivis yang kritis terhadap bangsanya. Rizal Ramli meninggal dunia pada 2 Januari 2024. 2. Faisal Basri Faisal Basri merupakan ekonom senior dan akademisi yang konsisten menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan ekonomi nasional. Ia banyak menyoroti isu tata kelola sumber daya alam, investasi, subsidi energi, hingga transparansi kebijakan fiskal. Di berbagai forum, Faisal Basri menekankan pentingnya penguatan institusi negara dan pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Ia meninggal dunia pada 5 September 2024. 3. Tengku Zulkarnain Tengku Zulkarnain dikenal sebagai dai dan tokoh yang aktif menyampaikan pandangan keagamaan maupun sosial-politik. Dalam beberapa kesempatan, ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah melalui ceramah, media sosial, dan diskusi publik. Pada Mei 2021, Tengku Zulkarnain meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat COVID-19, sebagaimana diberitakan secara luas oleh berbagai media pada saat itu. 4. Maaher At-Thuwailibi (Soni Eranata) Maaher At-Thuwailibi atau Soni Eranata merupakan pendakwah yang aktif di media sosial. Ia dikenal memiliki gaya dakwah yang tegas dan sering menyampaikan kritik terhadap sejumlah isu sosial maupun kebijakan pemerintah. Maaher meninggal dunia pada 8 Februari 2021 saat masih berstatus sebagai tahanan. Pihak kepolisian saat itu menyatakan bahwa ia meninggal karena sakit, dan peristiwa tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kritik dapat menjadi masukan bagi penyelenggara negara untuk memperbaiki kebijakan, sementara pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun tanggapan atas kritik tersebut. Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat selama disampaikan sesuai hukum, menghormati hak orang lain, dan tidak mengandung fitnah maupun ujaran kebencian. Penutup : Rizal Ramli, Faisal Basri, Tengku Zulkarnain, dan Maaher At-Thuwailibi berasal dari latar belakang yang berbeda, namun sama-sama pernah menyampaikan kritik terhadap pemerintah pada masanya. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, mereka merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia yang diwarnai oleh beragam pemikiran dan diskusi publik. Semoga karya, pemikiran, dan pengabdian mereka menjadi bagian dari sejarah yang dapat dipelajari oleh generasi mendatang, sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat yang disertai tanggung jawab.
AMI Tolak Wacana Pemekaran Dapil Surabaya, Jangan Jadikan Demokrasi Sebagai Arena Kepentingan Politik
Simpulnews.biz.id- Surabaya- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius. “Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki. Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu. AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu. “Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya. AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral. Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. “AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki.(Red)